Lubuk Linggau, (Sumatera Update) – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Lubuk Linggau kembali dipertanyakan publik. Hingga kini, BK dinilai belum menunjukkan langkah tegas terkait laporan dugaan rangkap jabatan yang melibatkan salah satu anggota DPRD.
Anggota dewan tersebut diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Hiswana Migas Kota Lubuk Linggau, posisi yang dinilai berpotensi kuat menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan sektor energi dan distribusi BBM.
Gerakan Pemuda Demokrasi Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara (GPD MLM) yang telah melaporkan kasus ini, bahkan turun langsung menggelar aksi di Gedung DPRD pada Senin (6/4/2026). Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda serius dari BK untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Koordinator GPD MLM, Angga Juli Nastionsyah, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya langkah konkret dari BK DPRD terkait penanganan laporan tersebut. Ia menilai, persoalan rangkap jabatan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut integritas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi anggota legislatif.
“Laporan sudah kami sampaikan, aksi juga sudah dilakukan. Tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata. Ini berpotensi menimbulkan kesan pembiaran,” tegas Angga, Rabu (06/05/2026).
Diketahui, anggota DPRD yang dilaporkan tersebut berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Lubuk Linggau. GPD MLM menilai, jika benar terjadi rangkap jabatan, maka hal itu harus diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik DPRD.
Dalam tuntutannya, GPD MLM secara tegas meminta BK DPRD Lubuk Linggau segera menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota dewan yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi terbuka.
“Jangan ditunda-tunda. Panggil, periksa, dan buka ke publik. Kalau memang tidak melanggar, sampaikan. Kalau melanggar, tindak. Jangan menggantung,” pungkas Angga dengan nada keras.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi kredibilitas Badan Kehormatan DPRD Lubuk Linggau—apakah mampu bersikap independen dan tegas, atau justru larut dalam sikap diam yang semakin mengundang tanda tanya publik.(**).
