Korupsi DLH Linggau, Eks Kabid dan Manager SPBU Ditahan

Lubuk Linggau, (Sumatera Update) – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial DNF, HP, dan CAN. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau. Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Tersangka DNF diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejak Januari 2023 hingga Juli 2024 dan tersangka HP menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH pada periode Juli 2024 hingga Desember 2024. Adapun tersangka CAN diketahui merupakan Manager SPBU 24.316.135 (Marga Mulya) Lubuk Linggau.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Linggau Suwarno SH, MH melalui Kasi Inteligen, Armein Ramdhani SH,MH didampingi Kasi Pidsus, Willy Pramudya Ronaldo SE,SH,MH mengatakan dalam perkara ini, penyidik melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Bidang Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024.

“Adapun kegiatan yang menjadi objek penyidikan yakni Belanja BBM dan pelumas kendaraan persampahan dan pemeliharaan kendaraan persampahan.kedua kegiatan tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp7.590.202.150,” katanya.

Armein Menambahkan Dari hasil penyidikan, Pada pengelolaan anggaran BBM dan pelumas kendaraan persampahan, penyidik menemukan adanya BBM alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih disertai dugaan tanda tangan palsu, serta kupon yang diduga dialihkan kepada pihak lain dan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik menemukan adanya dugaan uang cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan.

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh auditor pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 05/LHA/L.6.1/H.IV.1/10/2026 tertanggal 9 Oktober 2026, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.502.125.868,” tambahnya.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *