Lubuk Linggau, (Sumatera Update) – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melakukan pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk PBB dibawah Rp 150 ribu.
Wali Kota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) menyampaikan pemutihan ini sebagai kado pelaksanaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 untuk warga Lubuklinggau. Minggu (17/08/2025).
Yoppy menyebutkan pembebasan denda ini terhitung mulai dari 2025- 2024 kebawah, hal itu sesuai yang disampaikan kemarin yakni denda peralihan dari KPP Pratama ke Bapenda.
“Semuanya kita hapuskan. Totalnya piutang yang kita hapuskan, artinya Rp.18 miliar kemarin kita putihkan,” bebernya.
Sebelumnya, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Lubuklinggau mencapai 200 persen sejak tahun lalu.
Kenaikan ini memicu perbincangan di kalangan masyarakat, namun Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat atau yang akrab disapa Yoppy, menyebut angka tersebut masih di bawah harga pasar.
pihaknya akan mengevaluasi kembali kebijakan ini setelah melihat kondisi yang sedang viral di Pati. Yoppy juga berjanji akan mengkaji kembali stimulus yang ada jika masyarakat merasa keberatan.
“Jika masyarakat keberatan, akan ada penurunan,” tegasnya.
Di balik kenaikan PBB, Pemkot Lubuklinggau juga menghadapi tantangan dalam penagihan. Yoppy mengungkapkan bahwa saat ini, piutang PBB mencapai Rp 18 miliar, yang merupakan sisa piutang dari tahun 2014, masa pemerintahan sebelumnya.
“Piutang itu dari tahun 2014, peninggalan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 18 miliar, saat peralihan dari Pajak Pratama ke Pemerintah Kota Lubuklinggau,” jelasnya.
Yoppy menyebutkan, salah satu kendala utama adalah pola penagihan dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap petugas penagih, termasuk di tingkat RT.
“Masyarakat tidak percaya membayar secara langsung. Jadi, sistemnya ke depan akan kami evaluasi, termasuk zona nilai tanah dan kemungkinan akan kami gratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Yoppy.
